Santainya Penjara Kita

July 5, 2008 – 10:05 pm

dari Koran Tempo, 5 Juli 2008

Corby Leluasa ke Salon, Dokter Mengaku Kecolongan

DENPASAR - Nyoman Ratep, ketua tim dokter yang merawat Schapelle Leigh Corby, 28 tahun, mengaku kecolongan oleh ulah warga negara Australia, terpidana kasus penyelundupan 4,2 kilogram mariyuana, itu yang leluasa merawat dirinya di salon kecantikan. “Dia tidak pernah meminta izin. Padahal mestinya harus tetap berada dalam ruang perawatan,” katanya kemarin.

Corby, terpidana 20 tahun penjara itu, tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar. Ia mengalami depresi berat akibat merasa terkurung di sel tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan. Ia juga tertekan akibat hukuman berat itu, padahal ia merasa tak bersalah. Ia mulai menjalani perawatan sejak Jumat, 20 Juni lalu.

Rabu lalu, gadis cantik itu dipergoki wartawan–yang memang terus memburu beritanya–saat merawat diri di salon kecantikan Gardenia. Tidak sebatas menata rambut, tapi juga creambath, lulur, hingga manicure dan pedicure. Ia dikawal dua petugas kepolisian bersenjata laras panjang. Beritanya pun menyebar hingga ke media cetak dan televisi luar negeri.

Namun, menurut dokter Ratep, ulah Corby itu bukanlah masalah yang terlalu serius. Salon kecantikan yang melayani Corby masih berada dalam area rumah sakit. “Dia ke salon juga dikawal petugas,” katanya.

Setelah peristiwa itu, Corby diingatkan agar tak lagi berkeliaran di luar kamar. Ia tetap dibolehkan merawat diri, tapi petugas salon kecantikan yang harus datang ke kamar perawatannya di Paviliun Amertha, Wings Internasional, yang bertarif Rp 1,5 juta per hari.

Selama dirawat, selain diawasi petugas medis, kamarnya dijaga secara bergantian oleh enam petugas Brimob Kepolisian Daerah Bali. Kesehatan Corby, menurut dokter, masih cukup labil sehingga belum bisa dikembalikan ke sel tahanannya. ROFIQI HASAN.

By arielh | Posted in Bahasa Indonesia, politik | Comments (0)

Pesan Mohamad untuk Shihab dan Ba’asyir

June 16, 2008 – 9:28 am

TEMPO Edisi. 17/XXXVII/16 - 22 Juni 2008
Catatan Pinggir

Indonesia

Di luar sel kantor Kepolisian Daerah Jakarta Raya itu sebuah statemen dimaklumkan pada pertengahan Juni yang panas: ”SBY Pengecut!”

Yang membacakannya Abu Bakar Ba’asyir, disebut sebagai ”Amir” Majelis Mujahidin Indonesia, yang pernah dihukum karena terlibat aksi terorisme. Yang bikin statemen Rizieq Shihab, Ketua Front Pembela Islam, yang sedang dalam tahanan polisi dan hari itu dikunjungi sang Amir.

Dari kejadian itu jelas: mencerca Presiden dapat dilakukan dengan gampang. Suara itu tak membuat kedua orang itu ditangkap, dijebloskan ke dalam sel pengap, atau dipancung.

Sebab ini bukan Arab Saudi, wahai Saudara Shihab dan Ba’asyir! Ini bukan Turki abad ke-17, bukan pula Jawa zaman Amangkurat! Ini Indonesia tahun 2007.

Di tanah air ini, seperti Saudara alami sendiri, seorang tahanan boleh dikunjungi ramai-ramai, dipotret, didampingi pembela, tak dianggap bersalah sebelum hakim tertinggi memutuskan, dapat kesempatan membuat maklumat, bahkan mengecam Kepala Negara.

Di negeri ini proses keadilan secara formal dilakukan dengan hati-hati—karena para polisi, jaksa, dan hakim diharuskan berendah hati dan beradab. Berendah hati: mereka secara bersama atau masing-masing tak boleh meletakkan diri sebagai yang mahatahu dan mahaadil. Beradab: karena dengan kerendahan hati itu, orang yang tertuduh tetap diakui haknya untuk membela diri; ia bukan hewan untuk korban.

Keadilan adalah hal yang mulia, Saudara Shihab dan Ba’asyir, sebab itu pelik. Ia tak bisa digampangkan. Ia tak bisa diserahkan mutlak kepada hakim, jaksa, polisi—juga tak bisa digantungkan kepada kadi, majelis ulama, Ketua FPI, atau amir yang mana pun. Keadilan yang sebenarnya tak di tangan manusia.

Itulah yang tersirat dalam iman. Kita percaya kepada Tuhan: kita percaya kepada yang tak alang kepalang jauhnya di atas kita. Ia Yang Maha Sempurna yang kita ingin dekati tapi tak dapat kita capai dan samai. Dengan kata lain, iman adalah kerinduan yang mengakui keterbatasan diri. Iman membentuk, dan dibentuk, sebuah etika kedaifan.

Di negeri dengan 220 juta orang ini, dengan perbedaan yang tak tepermanai di 17 ribu pulau ini, tak ada sikap yang lebih tepat ketimbang bertolak dari kesadaran bahwa kita daif. Kemampuan kita untuk membuat 220 juta orang tanpa konflik sangat terbatas. Maka amat penting untuk punya cara terbaik mengelola sengketa.

Harus diakui (dan pengakuan ini penting), tak jarang kita gagal. Saya baca sebuah siaran pers yang beredar pada Jumat kemarin, yang disusun oleh orang-orang Indonesia yang prihatin: ”… ternyata, sejarah Indonesia tidak bebas dari konflik dengan kekerasan. Sejarah kita menyaksikan pemberontakan Darul Islam sejak Indonesia berdiri sampai dengan pertengahan 1960-an. Sejarah kita menanggungkan pembantaian 1965, kekerasan Mei 1998, konflik antargolongan di Poso dan Maluku, tindakan bersenjata di Aceh dan Papua, sampai dengan pembunuhan atas pejuang hak asasi manusia, Munir.”

Ingatkah, Saudara Ba’asyir dan Saudara Shihab, semua itu? Ingatkah Saudara berapa besar korban yang jatuh dan kerusakan yang berlanjut karena kita menyelesaikan sengketa dengan benci, kekerasan, dan sikap memandang diri paling benar? Saudara berdua orang Indonesia, seperti saya. Saya mengimbau agar Saudara juga memahami Indonesia kita: sebuah rahmat yang disebut ”bhineka-tunggal-ika”. Saya mengimbau agar Saudara juga merawat rahmat itu.

Merawat sebuah keanekaragaman yang tak tepermanai sama halnya dengan meniscayakan sebuah sistem yang selalu terbuka bagi tiap usaha yang berbeda untuk memperbaiki keadaan. Indonesia yang rumit ini tak mungkin berilusi ada sebuah sistem yang sempurna. Sistem yang merasa diri sempurna—dengan mengklaim diri sebagai buatan Tuhan—akan tertutup bagi koreksi, sementara kita tahu, di Indonesia kita tak hidup di surga yang tak perlu dikoreksi.

Itulah yang menyebabkan demokrasi penting dan Pancasila dirumuskan.

Demokrasi mengakui kedaifan manusia tapi juga hak-hak asasinya—dan itulah yang membuat Saudara tak dipancung karena mengecam Kepala Negara.

Dan Pancasila, Saudara, yang bukan wahyu dari langit, adalah buah sejarah dan geografi tanah air ini—di mana perbedaan diakui, karena kebhinekaan itu takdir kita, tapi di mana kerja bersama diperlukan.

Pada 1 Juni 1945, Bung Karno memakai istilah yang dipetik dari tradisi lokal, ”gotong-royong”. Kata itu kini telah terlalu sering dipakai dan disalahgunakan, tapi sebenarnya ada yang menarik yang dikatakan Bung Karno: ”gotong-royong” itu ”paham yang dinamis,” lebih dinamis ketimbang ”kekeluargaan”.

Artinya, ”gotong-royong” mengandung kemungkinan berubah-ubah cara dan prosesnya, dan pesertanya tak harus tetap dari mereka yang satu ikatan primordial, ikatan ”kekeluargaan”. Sebab, ada tujuan yang universal, yang bisa mengimbau hati dan pikiran siapa saja—”yang kaya dan yang tidak kaya,” kata Bung Karno, ”yang Islam dan yang Kristen”, ”yang bukan Indonesia tulen dengan yang peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.”

”Gotong-royong” itu juga berangkat dari kerendahan hati dan sikap beradab, sebagaimana halnya demokrasi. Itu sebabnya, bahkan dengan membawa nama Tuhan—atau justru karena membawa nama Tuhan—siapa pun, juga Saudara Ba’asyir dan Saudara Shihab, tak boleh mengutamakan yang disebut Bung Karno sebagai ”egoisme-agama.”

Bung Karno tak selamanya benar. Tapi tanpa Bung Karno pun kita tahu, tanah air ini akan jadi tempat yang mengerikan jika ”egoisme” itu dikobarkan. Pesan 1 Juni 1945 itu patut didengarkan kembali: ”Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa.”

Dengan begitulah Indonesia punya arti bagi sesama, Saudara Shihab dan Ba’asyir. Ataukah bagi Saudara ia tak punya arti apa-apa?

Goenawan Mohamad

By arielh | Posted in Bahasa Indonesia, islam | Comments (2)

Politics of Islamization in Indonesia (1)

June 7, 2008 – 6:45 pm

previously published in The Jakarta Post, 6 June 2008
note: parts of the original manuscript have been cut; for a copy of the original, click here

When governments try to look more Islamic

Ariel Heryanto

The use and abuse of Islamic politics by the Soeharto government (1966-1998) and his immediate successor in transition, BJ Habibie (1998-1999), have had more damaging consequences than generally noted. In 2004, when completing my book, State Terrorism and Political Identity in Indonesia (Routledge, 2006), I raised the issue but did not give enough emphasis. The book focuses on the impacts of the 1966 massacres and subsequent anti-communist witch hunt upon public life in the 1990s.

The book mentions in passing the impact of that murky past has also been partly responsible for other inter-ethnic conflicts across the nation in the 2000s with no reference to 1965 or anti-communism. Since then it has become increasingly clear that further study is needed to examine how and the extent to which the same past has been responsible for the politics of religion since the 2000s.

After more than a decade of repressing political Islam, Soeharto found himself in a radically changing political climate. He was increasingly alienated from the military as an institution, and Islam was on the rise at home and globally.

He was cognizant that further repression would only backfire, if not be suicidal. In a spectacular political U-turn, in 1990 he hurriedly Islamized himself and his government apparatus in a wide range of policies and actions.

To build his Islamic credentials from scratch, that year he went to Mecca for the first time for the pilgrimage, and returned as a haj. In the same year he sponsored the founding of the Association of Indonesian Muslim Intellectuals (ICMI), embracing a wide range of important figures among Islam-oriented social organizations, professionals, academics and political activists who may not necessarily have agreed with each other on a number of issues.

Far from feeling manipulated by the government, as some critics argued back then, these Muslim intellectuals saw the invitation to collaborate with the regime as the first opportunity in many decades to gain due recognition. It appeared to be a golden opportunity to compensate for what had been denied or repressed, namely Islam as an important moral, intellectual and political power to be reckoned with.

Only months before the founding of the ICMI, Islamic political prisoners were released en masse well before their jail terms were up. In direct contradiction to its own policy of not issuing any new permits for print media companies, the government supported the publication of the overtly Islamic daily Republika. The ban of the wearing of the jilbab was also lifted. Immediately after, Soeharto’s eldest daughter began appearing in public wearing a headscarf. The number of new mosques soared, and the parliament house was described by locals as remarkably “green-ized”.

Until then it had been difficult for pious Muslims to express their identity and religious piety, due to the vigorous stigmatization of Islamic politics as “extreme right”. From 1990 the situation was completely reversed: one had to be careful not to be seen as anti-Islam. Indonesian courts were busy prosecuting individuals who made public statements deemed disrespectful of Islam.

The banning of the country’s first and commercially most successful tabloid, Monitor, and subsequently the prosecution of its editor, Arswendo Atmowiloto, were among the first and most eventful in a long series of similar cases involving a crackdown on media outlets seen as having been disrespectful of Islam.

Violent attacks against houses of worship belonging to religious minorities became regular events, despite criticism and attempts among moderate Muslims to stop such actions.

More consequential than all of this was Soeharto’s decision to make a dangerous liaison with the more violent-inclined segments within the diverse Muslim communities. His short-term intention was probably to mobilize the latter to counter the pro-democracy movement that was putting increasingly greater pressure on him to resign.

But perhaps more than he could anticipate, care or control, the effects of this move were immense and refractory. None of the above saved Soeharto from losing his grip on state power. Reluctantly, he transferred his presidency to vice president Habibie, who soon become the next target of attacks from the pro-reform movement.

Seriously lacking legitimacy in public, Habibie and the few surviving generals continued what Soeharto had initiated, only this time on a larger scale and more aggressive fashion. New state-sponsored militias were officially trained and deployed to confront physically the agitated pro-reform activists.

These militias did not only act in defense of the new president and surviving generals, but also in the name of Islam. Being anti-Habibie was declared to be the same as anti-Islam, according to their slogans and banners. As in Soeharto’s case, these militias did not help rescue Habibie’s presidential seat. Worse still, they inadvertently aggravated the politicization of religious faith to a level unprecedented in the history of this country.

But unlike its predecessors, which had no hesitation from the outset to adopt violent means to achieve similar ends, the current government has as yet restricted its project of building a pro-Islamic image in cultural and technological spheres.

But before breathing a sigh of relief, one needs to see how long this government has condoned the illegal act of violence by various militia groups in the name of religion. How much longer will it continue? Not only has this government and its law enforcers give impunity to fairly small but militant groups to go on the rampage, more worrying is that the government, under pressure from other social groups, is seriously considering a ban on Islamic group Ahmadiyah.

More than could be imagined in 1998, by now reformasi has led to the marked Islamization, as much as democratization, of Indonesia. Although they can be compatible and have overlap, the two are not necessarily one and the same thing, as there can be more than two streams of Islam, multiple forms of Islamization and heterogeneous communities of Muslim. The state is expected to play a critical role in striking a good balance and maintaining the wealth of this nation’s plurality.

A weak state would allow fear to reign in the public space, especially among the minority, because it also suffers from the very same fear of the risk of acting independently according to the rule of law. In a small way, such rule by fear is well illustrated by the fate of my own April opinion column about the above in Indonesian.

The essay was submitted to a major Indonesian media outlet by invitation for a specific space already allocated in the paper. Hours before the paper went to press, I received a letter from the editor advising me that the column could not be published, as it was deemed “risky”.

Interestingly, while the column never saw the light of day in print, it appeared online on the same paper’s website. The Indonesian Constitution stipulates freedom of expression, but to date such freedom can only take refuge on the Internet.

Today, the Internet is the only public space where hundreds of thousands of Indonesians can and have actually declared themselves to be religiously “liberal”, “atheist” or “agnostic” in their profiles on cyber social networking sites such as Facebook.

By arielh | Posted in English, history, islam, politics | Comments (3)

Politics of Islamization in Indonesia (2)

June 7, 2008 – 6:44 pm

previously published in The Jakarta Post, 7 June 2008
see also translations in Chinese, Japanese, Arabic, Dutch, Korea, Italian, French, German, Spanish, Russian, and Portuguese
notes: (1) the original title as submitted to the publisher reads “Islamist Parties try to look less Islamist”; (2) parts of the original manuscript have been cut; for a copy of the original, click here

Islamist parties try to be less Islamist

Fear has prevailed in the lives of Indonesians for much too long. The reign of fear has affected both the state and ordinary people. Cognizant of its credential deficit in both Islamic politics and democracy, successive governments have felt compelled to demonstrate sympathetic gesture to the Muslim communities, sometimes stronger than actually believed.

To appreciate better the argument presented above, it is worth comparing the behaviors of the past and present governments with those of former president Abdurrahman “Gus Dur” Wahid. With abundant Islam credentials in hand, never at any time did Wahid need to prove that he was pro-Islam. So much so that he could afford to demonstrate the opposite. Instead of calling for jihad against the enemies of Islam, Wahid did almost the extreme opposite.

Flamboyantly he displayed some of the best possible favors a Muslim leader could do for minority groups in a Muslim-majority nation. Not only did he restore the ethnic Chinese’s civil right to celebrate the Chinese New Year, he even went as far as claiming to have some distant Chinese ancestry.

In contradiction to the repressive rules and regulations from the old regime, Wahid supported inter-religious marriage. He offered a public apology to the victims of the 1965 killings and their families, as well as to the people of East Timor for violence the previous government had committed.

Until last April, my observation of Islamization was narrowly focused on its effect on the secular state in Muslim-majority nation such as Indonesia, and by extension Malaysia and Pakistan. But two recent and separate analyses have helped me see things in a broader perspective. The first comes from Iran-born Amir Taheri, and the second comes from India-born Sadanand Dhume. Both are well traveled, and both have worked for years as journalists.

In his article, “Why Islamists Don’t Win Elections?” first published in The Wall Street Journal, Amir Taheri offers a long list of cases from many countries where the Islamization of political parties has consistently led to election defeats, including Malaysia, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran and Turkey. His conclusion is unequivocal:

“So far, no Islamist party has won a majority of the popular vote in any of the Muslim countries where reasonably clean elections are held. Often, the Islamist share of the votes has declined. In Malaysia, the Islamists have never gone beyond 11 percent of the popular vote,” Taheri wrote.

“In Indonesia, the various Islamist groups have never collected more than 17 percent. The Islamists’ share of the popular vote in Bangladesh declined from an all-time high of 11 percent in the 1980s to around 7 percent in the late 1990s. Even in once-Taliban dominated Afghanistan, Islamist groups, including former members of the Taliban, have managed to win only around 11 percent of the popular vote on the average. In the Middle East and Arab nations Islamists don’t fair much better,” he wrote.

It was my understanding that in response to perceived threats from the opposition Partai Islam Se-Malaysia (PAS) in the late 1970s, the incumbent United Malays National Organization (UMNO)-dominated government underwent a face-lift, trying to appear to be more Islamic than PAS.

I used to believe this at least partly explains UMNO’s resilience. Successive governments in Indonesia followed suit. But Taheri shows the last elections in Malaysia gave the opposite outcome. PAS won more seats (from 6 to 23), while UMNO suffered the most severe defeat since 1969. Why? According to Taheri, UMNO’s Badawi played “the Islamic card, while PAS leader Abdul Hadi Awang went in the opposite direction”.

Similar trends can be observed in Indonesia. Since his electoral victory in 2004, President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) has become increasingly Islam-oriented. In contrast, the most overtly and strongest Islamist party, the Prosperous Justice Party (PKS), has consistently traded in its Islamist look and agenda for more inclusive strategies and rhetoric. Two questions follow. Has Malaysia’s PAS taken the lesson from the PKS? And why have President SBY’s advisers not taken the lesson from Badawi’s defeat?

Sadanand Dhume is more pessimistic than Taheri or myself about the possible outcomes of global Islamization. One country where Islamization has been the focus of Dhume’s examination is Indonesia. What has worried Dhume is not just the safety of one or two minority groups currently under attack. Rather, as he writes in a column in the Journal, “(w)hat kind of country does Indonesia want to be? Will it be, as its founding fathers envisioned, a land where people of all faiths live as equals, or one where non-Muslims and heterodox Muslims are effectively second-class citizens? Will it be a country that respects an individual’s right to worship as he pleases, or indeed not to worship at all, or one where such matters are determined by safari-suited officials and bearded clerics? Will it be ruled by the law or by the mob?”

At first, that sounds a very common concern among many moderate and liberal Indonesians for the past few years. Dhume has just published his first book, My Friend the Fanatic, a product of four years of travel in many parts of Indonesia and conversations with people of diverse backgrounds. The book’s title refers to an important figure in Islamist circles who traveled with him and helped him open the doors to other Islamist leaders and supporters.

In late May, Dhume visited Sydney and Melbourne for a writer’s festival and a series of promotional activities for his book.

At the risk of being rude, I asked him what precisely is “new” in his contribution to the ongoing debate over this matter. His response was firm and fresh: “My contribution stems from a skeptical view of religious belief that is extremely rare or non-existent in Indonesia. I don’t believe that we should tiptoe around our opposition to terrible ideas even if they cloak themselves in the legitimacy of religion. This starting point sets me apart from the liberal mainstream in Indonesia.”

Describing himself as a liberal and atheist, Dhume distanced himself from both the political left and right. To answer my question, he added: “(w)hat is lacking in Indonesia is the space to be openly skeptical of religion. Religious discourse is effectively a kind of protected discourse. Now while I admire groups like JIL (Liberal Islam Network), I also believe that you can’t win the important arguments that need to be won with fundamentalists simply by trading interpretations of scripture.”

The situation that both Taheri and Dhume perceptively analyzed has been made possible by the systematic annihilation of the left in Indonesia since 1965. The absence of the intellectual left has also been significantly responsible for the lack of irreligious criticism of religious orthodoxy and other violent-inclined vigilantes in the name of a religion.

By arielh | Posted in English, islam, politics | Comments (5)

Berita tentang FPI

June 4, 2008 – 9:59 pm

from The Jakarta Post
•FPI members roam freely despite long record of attacks, brutality >
•Commentary: FPI acts are a blessing in disguise for SBY, police >
•Government slammed for inaction against FPI >
•Mounting pressure to ‘freeze’ FPI

from Tempointeraktif
•Koran Tempo Akan Diserbu >
•51 Anggota FPI Ditangkap Polisi >
•Habib Rizieq Ditangkap >
•Polisi Jemput Anggota FPI Pembawa Senjata Tajam >
•Habib Rizieq: Berani Berbuat - Berani Bertanggung Jawab >
•Pelaku Kekerasan Atas Nama Agama Sama Dengan Pembajak Tuhan >
•Kiai Maman Tak Ingin Ada Balas Dendam >
•FPI Minta Polda Usut Pengrusakan >
•Syafii Maarif: Kekerasan FPI Primitif >
•Kapolda Ultimatum FPI >
•Polisi Dinilai Tak Berdaya Hadapi FPI >
•Polisi Tak Akan Melakukan Penangkapan di Markas FPI >
•Garda Bangsa Perintahkan Elemennya Bubarkan FPI di Seluruh Indonesia >
•Sekertariat FPI Purwokerto Diserbu Warga >
•PAN Tantang Pemerintah Bubarkan FPI >
•Elemen Muda NU Deadline SBY Bubarkan FPI >
•Masyarakat Malang Desak FPI Dibubarkan >
•FPI Laporkan Tokoh AKK-BB dan Jemaah Ahmadiyah ke Polda >
•Polisi Menyangkal Melakukan Pembiaran Kepada FPI >
•Komando Laskar Islam Akan Gugat Koran Tempo dan Media Lain >
•Didemo Masa Gus Dur, FPI Jember Membubarkan Diri >
•Anshor Mendesak Pemerintah Tegas Terhadap FPI >
•10 Organisasi Unjuk Rasa Tuntut Pembubaran FPI >
•Massa FPI Berjaga di Sekitar Kediaman Habib Rizieq >
•Mayoritas Korban FPI Luka di Kepala >
•Kapolri : Tersangka Insiden Monas Bisa Bertambah >
•Mahfud MD: Pembubaran FPI Tidak Perlu Ke Pengadilan >
•FPI Menolak Dibubarkan >

By arielh | Posted in Bahasa Indonesia, English, Kekerasan, islam, islam, politics, politik | Comments (0)

Oey Hay Djoen (1929-2008) oleh Hilmar Farid

June 3, 2008 – 9:20 pm

17 Mei 2008 pagi hari. Telepon berdering. Oom Oey – demikian saya memanggil Oey Hay Djoen – menyapa. Ia memang sering telepon, setidaknya sebulan sekali, membahas pekerjaan yang kami tangani bersama atau tukar pendapat tentang bermacam hal. Kali ini ia menelepon untuk menanyakan tentang acara diskusi buku John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal yang baru diterbitkan Institut Sejarah Sosial (ISSI) bersama Hasta Mitra. Dalam sepuluh tahun terakhir Oom Oey memang giat membantu menangani Hasta Mitra, penerbit perjuangan yang dibentuk tiga serangkai: Hasjim Rachman, Jusuf Isak dan Pramoedya Ananta Toer. Oom Oey adalah penerjemah utama yang sangat giat menerjemahkan naskah-naskah filsafat, sejarah dan ekonomi politik, mulai dari Das Kapital dan Kemiskinan Filsafat karya Karl Marx, sampai Gejala Manusia dari Teilhard de Chardin, dan sejarah lisan tentang perjuangan anti-kolonial perempuan Malaya yang disusun Agnes Khoo.Tidak lama kami bicara. Setelah beberapa menit ia mengucap salam dan terima kasih, kami menutup telepon dan berpisah. Saya kembali tenggelam dalam kesibukan menyelesaikan kata pengantar untuk buku sahabat saya sejak zaman kuliah, Wilson, yang berjudul Orang dan Partai Nazi di Indonesia. Saya tidak menduga bahwa itulah percakapan kami yang terakhir. Beberapa jam kemudian ia ambruk di rumahnya, lalu dilarikan ke rumah sakit. Kemacetan Jakarta menghambat perjalanannya dari Cibubur di pinggiran kota ke RS Carolus yang terletak di tengah kota. Dua belas jam ia bertahan. Jane Luyke, istri yang setia mendampinginya, berbisik di tengah dengkur keras orang yang terkena serangan jantung: “Kalau mau pergi, pergilah. Tapi jangan hari Sabtu.” Tidak jelas apa orang bisa mengontrol waktu kepergiannya dari dunia, tapi beberapa menit lewat tengah malam, memasuki hari Minggu, Oom Oey menghembuskan napas terakhir.

Saya pertama kali mengenal Oom Oey di rumah almarhum Joebaar Ajoeb, Sekretaris Umum LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat), yang terletak di Jalan Pemuda, Rawamangun. “Samanjaya,” ia memperkenalkan diri dengan nom de plume semasa muda. Ia tidak banyak bicara waktu itu. Di pangkuannya ada setumpuk naskah, karya terjemahan. Kami bertemu beberapa kali, tapi tidak banyak bicara. Ia biasanya pergi ketika saya datang, seolah tidak ingin mengganggu pembicaraan dengan Joebaar, yang sebenarnya hanya ngalor-ngidul ngobrol tentang bermacam soal. Saya juga tahu diri, jika datang lebih dulu, lantas mohon pamit jika ia datang. Boleh jadi ini hanya sikap hati-hati akibat represi Orde Baru, tidak mau membuka diri terlalu lebar pada orang yang baru dijumpai. Apalagi di “tempat rawan” semacam rumah Joebaar Ajoeb, yang tidak hanya rajin dikunjungi kawan seperjuangan, tapi juga intel dan cecunguk peliharaan militer.

Sambil mengenang pertemuan pertama ini saya membuka-buka catatan lama dan korespondensi e-mail dengannya, serta mendengarkan wawancara yang saya lakukan dengannya beberapa kali.

Oey Hay Djoen lahir di Malang pada 18 April 1929. Saya tidak tahu banyak tentang keluarganya, kecuali bahwa ayahnya meninggal saat usia Oey baru sembilan tahun, dan ia diurus oleh ibunya yang keras tapi liberal sekaligus, dan bahwa saudara-saudara kandungnya hidup terpencar di berbagai benua. Kecuali seorang kakak, Tante Leony, yang tinggal seatap dengannya di kompleks Cibubur Permai. Sekalipun mengirimnya ke sekolah Katolik, keluarga Oey masih menyimpan abu untuk sembahyang, sesuai tradisi Tionghoa yang menghormati leluhur. Di luar rumah dan sekolah, ia bergaul dengan banyak kalangan, dan salah satu kegemarannya adalah mengunjungi toko buku dan perpustakaan milik A.R.C. Salim, tokoh Muhammadiyah di Malang. Di situ ia berkenalan dengan Karl May, Sir Arthur Conan Doyle serta karya sastra dunia lainnya.

Melalui buku juga ia kemudian berkenalan dengan dunia politik. Setelah Jepang pergi dan proklamasi diumumkan, suasana politik menjadi terbuka. Aktivis gerakan bawah tanah muncul ke permukaan dan ratusan orang yang sempat dibuang penguasa kolonial ke Boven Digoel – dan kemudian dibawa ke Australia – kembali ke tanah air. Di antaranya adalah Pak Kliwon, aktivis veteran Sarekat Rakjat yang melancarkan pemberontakan 12 November 1926. Pak Kliwon mengelola sebuah toko buku kecil yang menjual antara lain buku-buku politik. Ketika Oey berkunjung ke tokonya dan melihat buku-buku, Pak Kliwon menyapa, “kamu suka buku-buku ini?” Oey muda mengangguk. Seperti pemuda seusianya di alam revolusi, ia juga tertarik pada politik. Pak Kliwon kemudian mengajaknya ikut pendidikan politik yang diselenggarakan aktivis Sarekat Rakyat. Melihat Oey begitu bersemangat, Pak Kliwon menawarinya untuk berangkat ke Jogja, untuk belajar di Marx House yang bertempat di pabrik gula Padokan (sekarang Madukismo). Awalnya Oey ditolak untuk belajar di sana karena usianya terlalu muda. Tapi dengan dukungan Tan Ling Djie, anggota KNIP dan juga tokoh Partai Sosialis, ia akhirnya diperkenankan ikut.

Pendidikan di Marx House ini menurut Oey sendiri, mengubah perjalanan hidupnya. Ia tekun mendengarkan ceramah dan berdiskusi dengan para pemimpin republik, mulai dari Sjahrir, Alimin, Amir Sjarifuddin, Setiadjit dan Maruto Darusman. Menurut penuturannya ia bergabung dengan Partai Sosialis, yang merupakan blok gerakan kiri terbesar di awal pembentukan republik. Karir politik yang sungguh-sungguh dimulai saat usianya baru 17 tahun. Di Marx House ini juga ia mulai coba menerjemahkan karya-karya dalam bahasa Inggris. Usaha pertamanya adalah buku Lenin, Negara dan Revolusi, yang diterjemahkannya dari bahasa Inggris ke bahasa Belanda! Pendidikan Katolik di Malang membuatnya fasih dalam Inggris dan Belanda, yang sangat berguna ketika ia memutuskan menekuni dunia penerjemahan.

Dari Jogja ia kembali dan mulai giat dalam pergerakan. Ia terjun ke dalam gerakan serikat buruh dan juga kegiatan gerilya kota di di Malang Selatan yang dipimpin oleh Warouw. Tugas utamanya adalah mengurus logistik dan membangun jaringan bawah tanah, membeli senjata dari tentara sukarelawan Belanda yang frustrasi dan merasa dibohongi karena harus berperang dengan orang yang berjuang untuk kemerdekaan. Di masa ini ia mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh Tionghoa nasionalis seperti Siauw Giok Tjhan, Go Gien Tjwan dan lainnya, yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidupnya kemudian. Ia sempat ditangkap oleh tentara Belanda lalu disekap di penjara. Tapi penahanan itu tidak berlangsung lama karena beberapa kawan kemudian melarikannya dari penjara. Dari Malang ia pindah ke Surabaya.

Pada pertengahan September 1948 meletus apa yang disebut Peristiwa Madiun. Sejumlah besar pemimpin penting organisasi gerakan kiri seperti Amir Sjarifuddin, Musso, Maruto Darusman, Suripno dan Sardjono dieksekusi. Gerakan kiri terpaksa bergerak di bawah tanah karena kejaran tentara republik. Oey yang saat itu belum genap 20 tahun termasuk mereka yang “terlempar” dari gerakan. Saat menceritakan pengalamannya di masa ini kepada saya ia sering meningkahi kata-katanya dengan tawa kecil. Mungkin malu, ragu atau tidak tahu apakah hal-hal itu memang perlu diingat dan diceritakan. “Aku dibawa ke Surabaya dan di sana kumpul dengan geng. Semua yang brengsek aku kerjakan waktu itu.” Ia sempat mengaku kehilangan arah dan kendali karena para pemimpin yang mengasuhnya, jika tidak tertangkap, menghilang ke bawah tanah.

Ia kemudian mendapat pekerjaan menjadi manajer percetakan Sin Tit Po di Surabaya. Bersama Siauw Giok Tjhan dan Ismoyo ia mengasuh majalah Republik. Setelah Agustus 1951, salah satu dari lima pemimpin PKI terkemuka, Njoto, menghindari kejaran militer ke Surabaya dan tinggal di tempat Oey. Ia sering diajak bicara oleh Njoto yang bisa bicara tentang segala macam hal, mulai dari ekonomi sampai musik klasik, sepak bola dan teori Marxis. Adalah Njoto yang kemudian membantunya menemukan diri dan mencari tempat yang tepat baginya untuk berkegiatan. “Gampangnya, aku ini dipungut lagi oleh Njoto.” Njoto juga memperkenalkannya kepada kelompok ludruk di Surabaya dan juga kalangan seniman di Jakarta. Salah satu tokoh yang menarik perhatian dan cepat menjadi karibnya adalah AS Dharta, yang di masa mendatang menjadi Sekretaris Umum Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA).

Dalam waktu tidak terlalu lama Oey pun pulih secara politik. Ia aktif kembali dalam gerakan. Di samping membuat tulisan feature untuk majalah Republik, ia juga mulai menulis cerita pendek untuk Harian Rakjat. Cerpen pertamanya dimuat bersambung di harian itu dengan judul “Simin, Dul, Amat, Madjid, dan lain-lain” pada 12 dan 19 September 1953. Pergaulannya dengan tokoh-tokoh kebudayaan pun semakin luas: Bujung Saleh, Pramoedya, Rivai Apin, Hendra Gunawan, Dodong Djiwapradja, termasuk yang sering dijumpainya. Posisinya sebagai salah satu pimpinan Gabungan Perusahaan Rokok Nasional (Gaperon), membuatnya mampu mengundang beberapa dari mereka untuk bertandang ke Semarang. “Aku memang berkemampuan waktu itu,” katanya. Ia dikenal sebagai pengusaha nasional dengan komitmen sosial tinggi, yang sering membantu orang kesulitan.

Keterlibatannya yang lebih jauh dalam politik membuatnya dipilih menjadi anggota Dewan Konstituante (dan kemudian DPR-GR) mewakili Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tentu ini nampak sebagai hal yang kontradiktif, bagaimana mungkin seorang pengusaha yang merupakan bagian dari borjuasi menjadi anggota partai komunis. Oey beberapa kali menjelaskan keganjilan ini. PKI menurut di masa itu melihat bahwa agenda terpenting di pada awal 1950-an adalah menghantam imperialisme Belanda yang kembali tegak setelah Konperensi Meja Bundar. Bukan saja semua usaha ekonomi yang telah dikuasai republik harus dikembalikan kepada pemilik aslinya yang kolonial itu, tapi Indonesia juga harus membayar utang Belanda yang dibuat ketika memerangi republik. Dengan kata lain, orang Indonesia harus mengongkosi perang terhadap dirinya. PKI berada di garis depan menentang kebijakan itu bekerjasama dengan semua pihak, termasuk pengusaha nasional.

Di Semarang ini kehidupannya lebih mapan dan teratur. Di sini juga ia bertemu dengan Jean Luyke. Mereka menikah pada 5 April 1954. Malang, anak pertama mereka meninggal ketika masih kecil. Oey pun sibuk bolak-balik Semarang-Jakarta, apalagi ketika sudah menjadi anggota Konstituante. Selain aktif di partai ia juga bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di Jawa Tengah, walau tidak menduduki jabatan penting. Usianya saat itu baru 26 tahun.

Anak keduanya, Mado, lahir 7 Februari 1956. Setahun kemudian keluarga Oey pindah ke Jakarta, karena Oey ditarik ke sekretariat pusat LEKRA. Rumahnya di Jl Cidurian 19 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, ditawarkannya menjadi sekretariat. Pasalnya, kantor sebelumnya di Jl Dr Wahidin tidak memadai lagi. Tawaran itu langsung disambut oleh organisasi dan seiring dengan kemajuan organisasi pengunjung tetap dan tidak tetap semakin bertambah. DN Aidit, Oloan Hutapea, Njoto, Djokosudjono kerap mampir di tempatnya, untuk berdiskusi atau sekadar ngobrol dan minum bir. Setiap Selasa pengurus LEKRA bertemu untuk pertemuan rutin. Berbeda dengan banyak organisasi kebudayaan dan politik lain, dari segi komposisi etnik PKI, LEKRA dan organisasi gerakan kiri pada umumnya, sangat beragam. Tabrakan budaya pun tidak jarang terjadi. Oey yang berasal dari keluarga Tionghoa yang sangat menghargai orang lebih tua, kalau mendengarkan orang bicara sering manggut-manggut sambil mengiyakan dengan dialek Khek, “owe, owe” (saya, saya). Suatu hari Aidit mendampratnya, “apa kamu owe, owe. Seperti feodal saja!”

Dalam kongres LEKRA yang pertama di Solo, Oey dipilih menjadi anggota sekretariat pimpinan pusat organisasi itu, di samping menjadi “kepala rumah tangga” yang mengurus sekretariatnya. Pengalamannya dengan percetakan Sin Tit Po dan majalah Republik di Surabaya juga membuatnya dipercaya untuk ikut mengurus badan penerbit LEKRA. Tulisan dan karya terjemahannya pun semakin banyak, termasuk Perang Gerilya dari Che Guevara, dan Hubungan Estetik Seni dengan Realitas karya Nikolai Chernyshevsky. Lembar kebudayaan Harian Rakjat beberapa kali memuat esei dan cerpennya seperti “Dimadu Gadjah dan Matjan,” (26 Desember 1959). Oleh kawan-kawannya Oey diingat sebagai organisator yang baik dan telaten.

Karena keterlibatannya dalam gerakan kiri inilah Oey Hay Djoen kemudian ditangkap oleh penguasa militer pada 21 Oktober 1965 dan seperti ribuan orang lainnya, ditahan selama 14 tahun tanpa pengadilan. Ia pertama ditempatkan di penjara Salemba, lalu sempat dipindahkan ke Tangerang. Sempat ia berharap akan dilepaskan karena penjara Tangerang adalah untuk orang dengan golongan C. Tapi penguasa militer berubah pikiran. Ia dikirim kembali ke Salemba sebelum diberangkatkan ke Nusakambangan. Kalangan tapol (tahanan politik) mengenangnya sebagai orang yang keras, berpegang pada prinsip dan tidak mau kompromi. Pada 17 Agustus 1969 ia diberangkatkan dalam rombongan tapol pertama ke Pulau Buru. Nomer bajunya: 001.

Di Pulau Buru ia ditempatkan di Unit III yang dikenal sebagai unit die hard bersama Pramoedya Ananta Toer dan Rivai Apin. Sikap kerasnya menyambung perlawanan kaum naturalisten yang tidak mau bekerjasama dengan penguasa kolonial di Boven Digoel 40 tahun sebelumnya. Ia tetap membaca dan berkarya, antara lain menerjemahkan karya klasik Plato, Republic, dari edisi buku saku berbahasa Inggris dan panduan akupunktur yang disusun Felix Mann, pendiri dan ketua pertama Medical Acupuncture Society. Tapi kerja intelektual ini berimbang dengan kerja fisik. Hersri Setiawan, yang juga ditahan di Pulau Buru, dalam pidato untuk menghormati Oey bercerita bahwa Oey yang tidak punya latar belakang petani pernah memenangkan lomba menanam benih di sawah yang baru digarap. Oey termasuk rombongan terakhir yang dilepas dari Pulau Buru bersama Pramoedya, Rivai Apin, Hasjim Rachman dan Karel Supit. Penguasa militer terus terang bilang bahwa mereka adalah rombongan die hard yang harus dipisahkan dari tahanan lain.

Selepas dari tahanan Oey aktif menekuni penulisan dan penerbitan. Ia kembali bertemu dengan rekannya sesama eks-tapol yang memang secara sistematis disingkirkan dari pergaulan sosial oleh penguasa. Dalam Instruksi Mendagri No. 32/1981 jelas dikatakan para eks-tapol ini tidak boleh menerima pekerjaan yang “dapat dimanfaatkaan untuk mempengaruhi orang lain baik langsung maupun tidak langsung,” seperti guru, dosen, pendeta, dalang, pengacara, wartawan dan lainnya. Mereka juga tidak boleh membentuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga eks-tapol. Dengan kata lain, harus hidup terisolasi satu sama lain.

Tentu tidak semua eks-tapol tunduk pada aturan itu, termasuk Oey. Rumahnya di Rawamangun tetap terbuka bagi para eks-tapol untuk berkumpul. Tapi ia membatasi pergaulannya dengan kalangan lain. Di lingkungan aktivis Oom Oey dikenal sebagai orang kuat memegang prinsip. Ia anti lembaga donor dan gerakan NGO yang menurutnya sangat bergantung pada kepentingan donor, padahal seharusnya memperjuangkan agenda yang mereka susun sendiri. Tidak jarang ia terlibat dalam perdebatan hangat yang sesekali diselingi nada tinggi dengan orang yang dikritiknya. Ia rajin menghadiri pertemuan, seminar dan diskusi, mendebat para pembicara, mengkritik yang ia rasa perlu dikritik, memuji yang ia rasa perlu dipuji. Lugas, tidak banyak basa-basi.

Ia tidak hanya bicara. Saat kerusuhan melanda Jakarta pada Mei 1998, Oom Oey dan keluarganya aktif dalam Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Mereka rajin menyambangi sekretariat organisasi ini, membawa bantuan makanan, obat-obatan bagi para korban kekerasan. Sebelumnya Oom Oey dan keluarga aktif juga dalam gerakan Koperasi Solidaritas yang dibentuk akhir 1997 untuk menghadapi akibat krisis finansial. Dengan jaringannya, ia turut membantu koperasi itu tumbuh besar dan melayani anggota dengan berbagai kebutuhan pokok. Ketika Indonesia dikoyak oleh kekerasan sektarian, Oey lebih dari sekadar prihatin, tapi aktif membangun jaringan dengan kawan-kawannya yang tersebar di dalam maupun luar negeri untuk membantu para korban. “Ini adalah kenyataan hidup hari ini, dan kita harus bisa menjawabnya.” Demikian ia menyimpulkan keterlibatannya dalam gerakan kemanusiaan.

Pertemuan dengan aktivis muda menggerakkannya terus berkarya. Di samping sibuk menghadiri berbagai pertemuan, mengurus jaringan kemanusiaan, ia terus menerjemahkan naskah-naskah klasik yang dinilainya penting untuk diketahui. “Agar teman-teman bisa langsung mempelajari aslinya.” Ia mengkritik kecenderungan “kader kuping” yang gemar mengutip tanpa pernah membaca aslinya. Penyakit jantung tidak membuatnya surut berkarya. Justru dalam sepuluh terakhir, ketika kesehatannya mulai menurun, ia mencurahkan sebagian besar waktunya untuk menerjemahkan belasan ribu halaman karya filsafat, sejarah, ekonomi politik dan gerakan sosial. >Hampir seluruhnya adalah karya-karya klasik dari Marx dan Engels, ditambah beberapa buku kunci dari Rosa Luxemburg dan G.V. Plekhanov. “Mengapa tidak menerjemahkan Lenin?” saya bertanya suatu hari. “Lenin itu lebih preskriptif, tulisannya berisi anjuran untuk berbuat ini dan itu, sementara yang kita perlukan adalah kekuatan kritik, dan itu ada pada Marx dan Engels.” Ia mengkritik kecenderungan dogmatik yang hanya mau membaca tulisan yang jelas garisnya, padahal pikiran terus berkembang. “Yang abadi dan hanyalah perubahan.”

Masih banyak yang bisa saya sampaikan mengenai hidup, diri dan karyanya. Tapi yang paling mengesankan adalah persahabatannya yang tulus. Ia selalu sedia menerima kawan yang kehabisan tenaga dan semangat menghadapi tumpukan masalah. “Kita tidak mungkin melakukan semua hal. Kemampuan kita ada batasnya. Yang penting adalah bagaimana mengorganisasi kekuatan kita yang terbatas ini.” Sering ia menyitir ucapan Njoto, sahabat dan gurunya, “ibarat kerikil yang dilempar dalam air. Jika kita genggam kerikil dan melemparnya ke air, maka permukaan air akan kacau. Tapi jika kita melempar satu kerikil ke tengah air, maka riaknya akan terus bergelombang ke tepian.”

Oom Oey adalah kerikil itu, yang riaknya terus akan kita rasakan selama bergenerasi.

Jakarta, 21 Mei 2008

By arielh | Posted in Bahasa Indonesia, Ras dan Etnisitas, intelektual, politik, sejarah | Comments (1)

Dari Muslim Pemikir Menjadi Serdadu Tuhan?

June 3, 2008 – 9:35 am

dikutip dari Koran Tempo, 3 Juni 2008

Otto Syamsuddin Ishak

Peneliti senior Imparsial

Pada awal dasawarsa 1980-an, terjadi kebangkitan kaum muslim di Indonesia, khususnya yang berpusat di Jawa. Dinamika itu, jika dihitung sejak kebangkitannya, kini telah masuk dasawarsa ketiga. Masing-masing dasawarsa itu melahirkan model gerakan yang berbasis pada agama dengan karakteristik tersendiri. Namun, secara umum, kita bisa mengatakan spirit keislaman Indonesia bergerak dari pemikiran menuju pelembagaan diri yang kemudian berkompetisi bahwa dirinya atau kelompoknyalah yang merupakan muslim yang terdekat dengan Tuhan. Hal yang terakhir inilah yang kini tampak sebagai fenomena yang ada di hadapan kita.

Dari data yang dikumpulkan Imparsial, sepanjang 2007 telah terjadi 32 kasus tindak kekerasan yang berbasiskan agama dengan obyek keagamaan. Aneka konflik itu berupa aksi kaum muslim terhadap muslim lainnya (Ahmadiyah dan tarekat) dan terhadap nonmuslim (termasuk aliran Lia Eden). Keragaman kasusnya dimulai dari penghentian kegiatan pendidikan dan ibadah, penutupan dan perusakan tempat ibadah, hingga penyerangan dan perusakan permukiman jemaah.Apakah fenomena itu semua merupakan buah dari model lanjutan dari perkembangan kebangkitan Islam di Indonesia? Lalu apakah perilaku seturut dasawarsa itu mencerminkan perbedaan puncak-puncak religiositas antargenerasi dan kaumnya masing-masing?

Padahal awal gerakan muslim itu ditandai dengan munculnya aksi reislamisasi pemikiran di kalangan orang kota dan di kampus-kampus perguruan tinggi sekuler. Karena itu, pemikiran-pemikiran tentang Islam menjadi marak. Apalagi para pemikir generasi baru itu kembali dari studinya di luar negeri. Bahkan reislamisasi itu terlihat menonjol di kalangan kelas menengah atas urban, dari melalui ibadah di bulan Ramadan hingga semakin banyaknya kafilah umrah dan haji Indonesia.

Dalam hal keheroikan politik, kaum muslim Indonesia berpaling ke Iran. Bahkan mereka mulai membaca dan mendebatkan pemikiran Syiah, di antaranya berasal dari buku-buku Imam Khomeini, Murtadha Muthahari, Sayyed Hussein Nasr, hingga Ali Shariati. Meskipun demikian, kaum Suni generasi baru di Indonesia ini tetap saja bertahan dengan kesunian mereka dan tetap tidak menerima Syiah di Indonesia, bahkan mendiamkan sikap Orde Soeharto terhadap Syiah.

Di sisi lain, mereka membaca pemikiran-pemikiran modernis Barat yang berasal dari Timur, mulai Fazlur Rahman hingga Ziauddin Sardar. Perdebatan pun mulai mengarah pada perwujudan sistem ekonomi, politik, dan budaya Islam. Namun, kemaujudannya sebagai sistem alternatif bagi Indonesia yang majemuk ini tetap tak kunjung tiba.

Sebagian lagi, ada yang merasakan getaran romantis dari pemikiran generasi terdahulu, seperti karya-karya M. Natsir dan H Agus Salim. Namun, pada saat yang sama, Soeharto sedang meneguhkan kembali Pancasila sebagai asas tunggal, dan pemolarisasian partai politik menjadi tiga aras, yakni nasionalis tua (PDI), muslim (PPP), dan nasionalis baru (Golkar)–yang garis trikotominya seakan mengikuti tiga kaum yang telah diformulasikan oleh Geertz (abangan, santri, dan priyayi).

Tahun 1990-an merupakan periode pelembagaan para pemikir Islam, yang ditandai dengan lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada 1990 di Malang, Jawa Timur. Hal ini dimungkinkan dengan selesainya pembasmian gerakan politik dengan panji-panji komando jihad (komji). Dalam periode ini, rezim Soeharto sempat menggunakan isu komji untuk meredam Gerakan Aceh Merdeka dengan cara menangkap dan mengasingkan Daud Beureueh dari Aceh dengan dalih keterkaitannya dengan komji di Jawa Timur.

Tampaknya Soeharto juga sudah mulai melihat tingginya nilai politik para pemikir muslim ini untuk menopang akar tunggang politik militernya yang semakin tua, sehingga tidak sepenuhnya bisa dikontrol karena munculnya jarak generasi yang semakin jauh dan terjadi secara alamiah. Memang ada pertumbuhan yang berbanding terbalik antara menguat dan melemahnya Soeharto dengan perkembangan gerakan muslim di Indonesia.

Namun, rezim Soeharto tetap saja mencurigai gerakan muslim yang masuk ke Indonesia. Untuk hal ini, Soeharto menggunakan Majelis Ulama Indonesia dan institusi lainnya, seperti yang dilakukannya terhadap Syiah dan pelarangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (1980 dan 2005) yang telah berkembang sejak 1930 (praktis setahun setelah Djojosoegito dipecat dari Muhammadiyah pada muktamar ke-18 pada 1929 di Solo). Al-Arqam, yang berbasis di Malaysia, dilarang pada 1994. Namun, anehnya, rezim Soeharto tidak memperhatikan gerakan Hizbut Tahrir yang sudah mulai ada pada 1980-an dan jelas-jelas menyatakan dirinya sebagai sebuah partai politik yang berideologi Islam. Sikap politik demikian bisa dimaklumi jika mengacu pada gerakan Jama’ah Tabligh, yang berpusat di India dan mulai masuk ke Indonesia pada 1960-an, karena gerakan ini tidak politis.

Kejatuhan Soeharto tampaknya memunculkan kondisi yang matang bagi gerakan muslim untuk mengubah dirinya dari gerakan pemikiran dan dakwah menjadi gerakan politik. Hal inilah yang dilakukan sebagian elite muslim ketika mendirikan Partai Keadilan pada 1998 dan sekaligus aksinya menolak asas tunggal. Jadilah Partai Keadilan sebagai partai politik yang berbasis Islam di era Reformasi.

Dalam periode ini juga lahir varian gerakan muslim lainnya, seperti Lasykar Jihad dan Front Pembela Islam (1998). Gerakan Lasykar Jihad memiliki andil yang signifikan dalam konflik horizontal di Ambon dan Poso, demikian pula FPI. Namun, gerakan yang kedua ini lebih menonjol aksinya di Jakarta, sekalipun memiliki cabang, misalnya di Solo, yang Abubakar Ba’asyir menjadi salah satu tokohnya.

Setelah berakhirnya konflik horizontal di Ambon dan Poso, gerakan muslim yang tumbuh dalam periode menjelang 2000-an, baik yang politik (PKS) maupun yang nonpolitik (FPI) atau bisa juga disebut sebagai gerakan gabungan antara ulama dan habib, mulai membangun musuhnya ke dalam lingkungan masyarakat Islam sendiri. Arus balik dari agresif ke luar menjadi agresif ke dalam. Mulai 2000-an, Ahmadiyah kembali menjadi kelompok target aksi kekerasan dan tuntutan politik sepihak. Bahkan Ahmadiyah, yang telah dilarang pada 1980 dan 2005, kini kembali menjadi sasaran kekerasan dan tuntutan pelarangan.

Akhir-akhir ini kompetisi di antara kaum muslim menjadi fenomena politik yang menonjol di Indonesia, khususnya di Jawa. Mereka berebut mengklaim dirinya sebagai penganut Islam sejati, dengan cara mengklaim kaum muslim lainnya sebagai muslim yang telah sesat, lagi murtad. Kaum yang terakhir ini dipaksa, baik dengan kekerasan maupun kekuatan politik, berada di luar Islam yang telah didefinisikan secara sepihak.

Dinamika muslim di Indonesia terus bermetamorfosis dari pemikiran ke aksi kekerasan politik (pelarangan) serta kekerasan fisik (penghancuran harta benda agama dan individu). Mereka bak meteor yang jatuh ke bumi dan membakar sekitarnya. Sebuah realitas yang jauh dari pemahaman akan kehadiran Islam yang rahmatan lil alamin.

Puncak religiositas mereka yang bangkit dalam dasawarsa ketiga ini ternyata bukan ditandai dengan kehadiran karamah, melainkan oleh besarnya kekuasaan atau akses politik dan kemampuan memobilisasi massa untuk beraksi dengan kekerasan. Jadi bukannya kemustahilan bahwa kita bisa lupa akan firman Tuhan: “Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri” (Al-Muddatstsir:31).*

By arielh | Posted in Bahasa Indonesia, islam, politik | Comments (1)

Politics Meets Pop Culture In Indonesia

June 1, 2008 – 11:40 am

“Politics Meets Pop Culture In Indonesia” a podcast conversation with two of several authors of a newly published book Popular Culture in Indonesia; Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics (A. Heryanto, ed., Routledge 2008). The podcast is available for playback online, or download and save in your computer or mp3 player. A transcript in pdf and space for comments are also provided.

By arielh | Posted in English, Indonesian Studies, Pop Culture, cultural studies, mass media | Comments (0)

“Bahasa Kita”

June 1, 2008 – 11:35 am

“Bahasa Kita” is a nice website for students of Indonesian

Bahasa Kita is an Indonesian language practical learning site for people who wants to learn the difference between the daily spoken Bahasa Indonesia and the one learned at schools or courses. And also for people who wants to know the difference between the spoken and the written Bahasa Indonesia.

Bahasa Kita is also useful for Indonesian people who don’t live in Indonesia and rarely use Bahasa Indonesia. This site will keep you up to date with the latest Indonesian acronyms, dialects, and new words or expressions or just brush up their vocabularies.

By arielh | Posted in Bahasa Indonesia, bahasa, media | Comments (1)

Julia Suryakusuma on May 1998

May 29, 2008 – 11:58 am

from Tempo No. 39/VIII/May 27-June 02, 2008

Too Much, Too Little, Too Late

Julia Suryakusuma
Julia Suryakusuma is the author of Sex, Power and Nation. She can be contacted at jsuryakusuma@gmail.com

A FEW days ago, I relived the past in celluloid form: 10 films from Proyek Payung (Umbrella Project) about the May riots and rapes of 1998. To what aim? To ‘commemorate’ the atrocities that were part of the unexplained backdrop to the rise of the Reform movement, jogging our memories of the price some among us had to pay for change. Of course, those who were raped, attacked or abused don’t need be reminded. The tragedy and pain they experienced is etched so deeply in their memories that the last thing they need is a bookmark. For some, the trauma is so deep that May 1998 is a nightmare relived on a daily basis. So these films are for the rest of us, most of whom would like to simply forget those black scorched pages in our history. The films themselves vary in focus and treatment, ranging from the reminiscing of Where were you (interviewees speaking about where they were during the May riots), to the humour of Sugiharti Halim (about the New Order government regulation that forced ethnic Chinese to ‘Indonesianise’ their names), the escapism of Huang Chen Guang (about a young woman whose ethnic Javanese mother was killed during the May riots, causing her to flee to Korea to escape the awful memories), the self-mocking of Kucing 9808, Catatan Seorang (Mantan) Demonstran (Cat 9808, Diary of a Former Activist who scoffs at himself with chagrin, as his reality now is more about his wife and baby daughter than any big, idealistic cause), to the piercing grief of Yang Belum Usai (That Which is Unfinished—about a mother whose son was one of the four students shot at the Semanggi flyover and who every year, without fail, demonstrates in front of the Presidential palace to demand justice).

During discussions in Jakarta on May 20 one director said he and his fellow film-makers had been accused of focusing too much on the Chinese in four out of the ten films. Besides Sugiharti Halim and Huan Chen Guang, there was also the erotic A Trip to the Wound, about how bodily wounds tell the story of our lives, and how our psychic wounds tell even more about ourselves and our humanity, a film which distracts in its erotic atmosphere, but attracts us to reflect on symbolic meanings. There was also the nostalgic A Letter of Unprotected Memories, about the post-1998 ‘nationalisation’ of Imlek—Chinese New Year.

I expect that I too will run the risk of being accused of defending the ethnic Chinese by focusing on these films. So why do I do it?

Because the way we treat our minorities reveals much about what we are as a people and as a nation. Our minorities are us, so our intolerance—let alone overt discrimination—exposes our injustices, and in the case of the May riots and rapes, our inability to acknowledge our wrongs. Playing ostrich is ultimately self-destructive. It prevents us from moving forward into the future and fulfilling our destiny because it dooms us to repeat our mistakes over and over again.

Each of the four ‘Chinese’ films are told from a subjective, personal point of view, but collectively they speak volumes about our persistent abuse of this minority. The witty approach of Sugiharti Halim is fraught with irony, and belies the pain and humiliation that the Chinese had to go through as a result of the New Order’s misguided attempt to obliterate Chinese names. Shakespeare famously asked “what’s in a name?” and the answer was obviously ‘a lot’ for Indonesian Chinese before 1998. It could subject you to discrimination, exploitation and in May 1998, it could even make you a target for rape, pillage, arson and murder.

Ten years into Reformasi, what have we done to fix all this? Our national position seems to be a vague, insincere (and usually unstated) apology: Uhh, sorry that we raped you, failed to acknowledge your contributions to the nation; sorry that we drove you away and murdered your families. But, hey, look, everything’s alright now: you can celebrate Imlek, with shop attendants and TV newscasters wearing ersatz Chinese costumes, your dragon dances, and your Chinese newspapers and TV news broadcasts. You’ve even got Imlek nationalized as a public holiday. What more could you want? Surely it’s a reasonable swap for the continuing denial of your human rights, denial of access to justice, and denial of your right to be accepted as Indonesians? Not such a great loss is it really? What, you’re not complaining again, are you? Typical.

That’s how it usually goes, huh? Well, I’ve got news for you my fellow non-ethnic Chinese Indonesians: the real losers are us! Forget about being philosophical and losing-our-collective-humanity-as-a-nation, or even our diminished international reputation. No, let’s get really practical. How about losing much-needed capital, or human resources?

Let me tell you about a Chinese family I know. Living in Glodok, Jakarta’s Chinatown, they pooled their entire family’s resources to send their young daughter out to Australia when things started getting hot in 1998, to save her from violence and abuse. A stranger in an alien country, she struggled though high school there, found her way to university, earned herself a law degree, and now works for government there in a well-paid legal role. And she is just one of thousands who fled when we attacked and abused them and burned down their homes and shops. Yes, the Chinese are often accused of not being nationalistic and abandoning Indonesia but, sorry my brothers and sisters, it was we who drove them away!

Seems to me that way we treat our ethnic Chinese minority is a case of ‘too much, too little, too late,’ to quote Denise Williams and Johnny Mathis’ classic ‘seventies hit. Too much discrimination and abuse and too little justice and respect, until it becomes too late fix the damage done.

And who are the losers? In the end, it’s the rest of us, loosing in all the ways we can lose.

Again.

By arielh | Posted in English, ethnicity, history, nation, politics | Comments (4)